Greater Jakarta, pindah ibukota..?

Greater Jakarta..!

Jakarta Raya adalah sebuah sebutan yang saya ketahui sejak pertama kali mampu mengeja huruf saat awal membaca. Dengan lambang tugu Monas, dan pernik-perniknya (padi dan kapas kalau gak keliru). Jakarta Raya adalah juga nama Ibukota negara serta pusat Pemerintahan yang sekaligus saat itu saya ketahui setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya” pada saat upacara Bendera.

Nama “Inggris Raya” baru saya ketahui setelah menginjak bangku Sekolah Pertama, yaitu ketika saya mulai gemar menonton bola. Dan setelah itu ada istilah “London Raya” yang juga masuk dalam ingatan saya.

Diatas adalah nama Negara dan kotanya yang sama-sama menggunakan ama akhiran “Raya”. Sama-sama berdiri sebagai negeri yang berdaulat. Yang menjadi pembeda adalah yang satu sempat menjadi negara yang dijajah (dan mungkin sampai dengan saat ini masih dijajah pula), sementara yang satunya adalah negeri yang pernah menjajah.

Kalau London Raya  akhirnya saat ini mampu menjadi “Greater London” maka pada awal tahun lalu Presiden kita, SBY sempat saya dengar melantunkan ide ‘The Greater Jakarta’ alias Jakarta Mega-Raya kepada serang Profesor yang sekaligus Rektor di salah satu perguruan tinggi negeri Bandung. Sungguh satu ide yang lumayan bisa menjadi terobosan dalam menangani keadaan Jakarta yang sudah semakin semrawut.

.

Bajaj

Lalu langkah apa saja yang sudah ditempuh para punggawa pun birokrasi  negeri tersebut demi mem-follow up ide yang telah tercetuskan…? Bukan apa-apa pertanyaan tersebut saya lampirkan, hanya saja tak bisa menutup telinga ternyata selain ide tersebut toh masih ada ide lain yang sebenarnya justru ini telah lama tertulis, yaitu satu bentuk pusat pemerintahan dan atau ibukota yang musti pindah keluar Jakarta (Jawa).

Jika mau berkaca pada ‘Greater London’, maka ada keterangan bahwa sejak tahun 1965 wilayah London tak begitu banyak mengalami perubahan, yang terjadi dan paling menjadi bahan perhatian di London sana adalah serangkaian penyesuaian jalur kendaraan dibeberapa lokasi. Dan yang paling utama disana benar-benar diperhatikan penyediaan ‘alat transportasi massal”, penyediaan tersebut bukan saja mengenai infrastruktur berujud matreial, akan tetapi lebih dari itu adalah jaminan kedisiplinan “tepat waktu” dalam pelayanan.

Selain “Greater London” ternyata kita masih bisa berkaca pada satu lagi negeri yang ternyata juga sama-sama sempat menjajah kita, yaitu Jepang.

Jepang memiliki ‘Greater Tokyo’, dimana kalau mau dijadikan bahan kajian keadaan Tokyo ini hampir mirip dengan Jakarta yang dulunya adalah Batavia. Berdiri sebagai kota kecil, yaitu kota nelayan bernama  ‘Edo’ negeri ini ternyata juga ada wacana memindahkan fungsi pemerintahan nasional dari Tokyo ke Ibukota kedua. Hal ni diwacanakan tak lain adalah demi memperlambat laju yang teramat pesat di Tokyo sementara wilayah lain justru menjadi semakin tertinggal.

Memang wacana Tokyo sehubungan dengan Ibukota kedua itu belum tersentuh, namun kalau kita juga mau membuka mata, wacana kita untuk pindah ibukota pun juga sama-sama belum tersentuh. Pembedanya adalah bahwa sentuhan nyata mengenai transportasi di kota tersebut sungguh berbanding terbalik dengan   keadaan di Jakarta.

London dengan keadaan yang tak jauh berubah mengenai keadaan wilayah, namun perubahan mendasar adalah nyata adanya dengan fungsi gunanya “subway”. Tokyo pun demikian, meski memang terjadi perluasan wilayah namun toh pemberdayaan mode transportasi sungguh-sungguh dikaji dan digali. Sebagai contoh,  Greater Tokyo mampu menjadi lancar tak lain adalah adanya sarana transportasi kereta api yang konsisten melayani jutaan warganya. Ada jalur kereta super, kereta komuter, monorel, subway, dan trem.

Setelah sedikit berkaca, mencoba melihat kedalam wajah sendiri, sudah sampai manakah langkah Jakarta ini diambil…? Busway…? Monorel..?

.

Busway

Kita memang telah memiliki Busway yang kalau mau membuka mata toh jalan khusus busway itu juga dibangun dengan mengurangi space jalan umum yang memang sedari awal sudah tersedia. Dipaling atas saya lampirkan gambar busway yang ‘mogok’ terjadi di Halte busway samping Departemen Luar Negeri Pejambon. Dan yang membuat saya menjadi semakin senyum kecut adalah ternyata pada waktu bersamaan, didepan Depanrtemen Agama yang letaknya bersebrangan juga terjadi kemacetaan alat tarsportasi publik berpolusi bernama bajaj.  Belum lagi saat kita jalan di daerah Rasuna Said Kuningan, mata ini menjadi sepet karena pemandangan tiang-tiang yang katanya bernama bakal bangunan monorel. Inikah jawaban Jakarta atas ide-idenya…??? Greatttttt… (bukan Greater jakarta lhoo…!)

Memang kota penyangga Jakarta saat ini telah ada. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Namun baru-baru ini yang kita lihat menyangkut transportasi justru sama sekali belum terjadi kekompakan antara Jakarta dan daerah-daerah sekitarnya, lihat saja kebijakan pembatasan kendaraan berat yang akan menuju Jakarta.  Lalu bagaimana dan sudah sejauh manakah  Greater Jakarta mewacanakan perluasan wilayah yang meliputi daerah penyangga seperti Purwakarta, Karawang, Sukabumi, Serang, dan Cilegon..?

Sedikit menengok ke salah satu Mega proyek bernama Jembatan Selat Sunda (JSS) atau juga dikenal dengan nama SSB,  Saya tak bisa bayangkan jika nanti memang jembatan ini sudah terrealisasi namun para punggawa negeri ini masih berkutat dengan ide dan wacana, bahkan kunjungan kerja (kemanca negara). Mau jadi apa….. Benarkah bakalan menjadi jembatan yang merupakan kebanggaan rakyat Indonesia…? Ataukah justru malah menjadi wacana baru lagi yang semakin menjadi ramai adanya..?

Jembatan Selat Sunda direncanakan mampu meramaikan jalur selatan Pulau Jawa, karena memang dirancang silang ke bagian selatan. Terdiri dari dua lintasan kereta api, kanan dan kiri, dua lintasan kendaraan darat (kiri dan kanan, masing-masing satu arah), yang panjangnya mencapai lebih dari 29km.   Selain itu jembatan Selat Sunda ini sepertinya juga mau difungsikan sebagai ‘semacam’ central (titik pusat) dimana daerah-daerah yang mengelilinginya (radius) bakalan menjadi ‘semacam’ otorita. Ada Banten, Lampung, Palembang, Kepulauan Riau, dan sebagian Kalimantan. Saya rasa banyak punggawa daerah pun bakal mengamini ide ini, ditambah lagi kalau kita tahu siapa sih yang menjadi garda depan atas pembangunan Jembatan tersebut. Pengusaha yang tak asing lagi sempat dekat dengan penguasa.

Melihat hal ini siapkah Jakarta menyikapinya….? Ataukah para punggawa negeri hanya akan selalu bilang “itu bukan wewenang saya”, “saya tak bisa masuk wilayah hukum itu”, atau paling banter bilang “sudah saya perintahkan pada pihak terkait”

22 Juni, 2011.  Selamat Ulang Tahun ke 484  Jakarta….! [uth]

Greater Jakarta



Berbagi adalah Peduli...